Sabtu, 14 Mei 2011

Manfaat Tinjauan Politik dalam Mempertimbangkan Dampak Lingkungan Bisnis

Dalam melakukan analisis politik seperti ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:
Pendekatan yang pertama adalah “teori alineasi” buah pikiran Karl Marx, yang pada saat awal era orde baru sempat diberangus dan haram untuk didiskusikan.
Sederhananya teori ini mengatakan bahwa dalam melakukan evaluasi dampak suatu isu yang terjadi di masyarakat maka kita perlu melakukan analisis tersebut dengan melihat bagaimana dan sejauh apa isu tersebut akan mempengaruhi kepentingan kelompok-kelompok orang yang ada di masyarakat. Dari hasil proses pemilahan masyarakat ini ke dalam kelompok-kelompok yang dimaksud, kita selanjutnya dapat melakukan pertimbangan-pertimbangan berikut ini:
1. Bagaimana masing-masing kelompok masyarakat akanberperan dalam menggelindingkan timbulnya atau meletusnya suatu isu bisnis.
2. Atau sejauh mana masing-masing kelompok akan berperilaku mengantisipasi dampak satu kebijakan Pemerintah.
3. Diakhiri dengan tinjauan seberapa besar reaksi masing-masing kelompok atas kebijakan perusahaan dalam mengatasi isu permasalahan lingkungan bisnis atau dampak dari dikeluarkannya kebijakan Pemerintah tersebut.
Jadi untuk kepentingan dunia bisnis, kelompok masyarakat ini kemungkinannya dapat dipilah-pilah menjadi berbagai kombinasi dari kategori kelompok masyarakat seperti: Konsumen yang menjadi target (nieche market), Konsumen di luar target, Pemasok yang setia (loyal) pada perusahaan, Pemasok yang dapat merusak kepentingan perusahaan, Pekerja yang kurang trampil, Pekerja yang berketrampilan tinggi, Pekerja yang setia pada perusahaan dan Pekerja yang lebih setia pada Serikat Pekerja. Kemudian deretan kelompok inipun sebenarnya dapat diperluas mencakup Pemerintah Indonesia, Pemerintah Luar Negeri, Para Pemilik tanah dan properti, Lembaga Sosial Masyarakat, para Pemberi kredit, Pemilik hak paten, dan para Eksportir/Importir.
Terlihat disini bahwa umumnya ekonom atau pebisnis biasanya hanya menggunakan klasifikasi pembagian masyarakat menjadi 4 kategori saja: Pengusaha, Konsumen, Pemerintah, Lembaga Perbankan dan Para Eksportir/Importir. Akibatnya analisa yang mereka lakukan akan memberikan tingkat ketepatan analisis yang dangkal. Sedangkan jika kita menggunakan kelompok masyarakat bisnis yang saya sarankan (paling tidak dari kombinasi 15 kategori) hasilnya tentunya akan lebih mendekati kenyataan. Nah…disinilah kelemahan mengapa sering terjadi keributan atau protes dari salah satu kelompok masyarakat jika (a)satu isu lingkungan luar meletus; atau (b) suatu kebijakan Pemerintah dikeluarkan, dan (c) satu strategi atau kebijakan bisnis yang dilakukan merugikan kelompok yang memiliki supporters yang lebih banyak.

Pendekatan yang kedua adalah pengembangan dari Teori Alineasi yang dilakukan oleh Baron dalam bukunya Business Environment (2005). Beliau mengajukan 4 komponen analisis politik alineasi, yaitu: Issue (permasalahan menonjol), Institution (aktor pelaku), Interest (kepentingan), dan Information (informasi).
Menurut Baron, dalam melakukan analisis dampak suatu faktor lingkungan luar perusahaan kita perlu berpedoman pada empat pilar perspektif analisis, yaitu:
Pertama, permasalahan bisnis biasanya muncul dengan adanya suatu isu atau permasalahan menonjol yang berkepanjangan. Isu ini timbul begitu saja di kalangan masyarakat sebagai dampak dari suatu ketidaknyamanan atau ketidak sependapatnya publik atas sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Apabila permasalahan ini tidak terselesaikan oleh manajemen perusahaan dan kemudian ternyata mendapatkan dukungan positif dari kelompok masyarakat (supporters) maka isu tersebut akan membesar dan menjadi permasalahan.
Kedua, setiap isu yang timbul selalu ada pelaku atau aktor pencetusnya, dan mereka ini akan menggunakan kekuatan lobby untuk mempengaruhi dukungan dari para supporternya. Sebagai seorang analis, kita dituntut untuk dapat mengidentifikasi para pencetus dan kelompok supporter tersebut, yang dalam contoh di atas saya menggagas lebih dari 4 kategori kelompok masyarakat.
Ketiga, masing-masing pelaku tentunya mempunyai kepentingan (interest) atau wacana politik (political platform) tertentu, yang banyak bermanfaat untuk tujuan mengkampanyekan isu yang timbul dan melakukan tawar menawar (lobbying) atas penyelesaian isu tersebut.
Keempat, peristiwa ekonomi dimana faktor harga (price) biasanya menjadi acuan dalam melakukan kegiatan tawar menawar, maka pada kegiatan politik kemasyarakatan informasi merupakan asset yang berharga. Isu spontan dapat saja timbul jika terdapat kendala untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Sehingga debat tentang keresahan masyarakat atas kebijakan perusahaan biasanya bermunculan apabila pemecahan yang diajukan oleh perusahaan sangat jauh dari tuntutan yang diajukan, dengan dalih masing-masing pihak telah menggunakan informasi yang paling benar.
Atas dasar analisis politik seperti demikian, pimpinan perusahaan kemudian dapat menimbang-nimbang besarnya kadar dampak lingkungan luar pada berbagai kelompok masyarakat dan segera melakukan terobosan atau strategi bisnis untuk mengantisipasi gejolak politik yang mungkin timbul dalam waktu dekat. Strategi non-pasar ini biasanya sangat diremehkan oleh perusahaan dengan konsekuensi timbulnya gejolak ketidakpuasan dan perlawanan pada kepentingan bisnis.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar